(Dimuat di Radar Jember, 6 Mei 2009)
“ the new source of power is not money in the hands of a few
but information in the hands of many ”—John Naisbitt
Hari Pendidikan Nasional kemarin mengemuka mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di masa depan. Ini adalah bentuk pengakuan yang kesekian kali terhadap pentingnya iptek bagi kemajuan dan kemandirian sebuah negara. Hanya saja kesadaran atas nilai strategis dari iptek belum diimbangi dengan kebijakan dan aksi nyata pada tingkatan praktis secara optimal. Hal ini bisa dilihat, pada setiap sudut kehidupan, produk iptek dari luar negeri membanjiri dan mendominasi pasar Indonesia. Saat yang sama, ada perasaan lebih bergengsi bila menggunakan produk iptek impor dibandingkan produk iptek dalam negeri, seperti penggunaan barang elektronik.
Kondisi ini tentu memprihatinkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia selain belum mampu menumbuhkan kecintaan pada karya bangsa sendiri dalam skala luas di kalangan peserta didik juga menciptakan produsen iptek dalam skala besar. Dua masalah yang saling berkaitan ini merupakan persoalan serius karena taruhannya adalah kita akan menjadi negara yang maju serta mandiri, ataukah hanya sekedar menjadi negara kuli.

Susantha Goonatilake dalam bukunya “Aborted Creativity: Science and Creativity in the
Third World,” menggambarkan bahwa sebenarnya negara-negara Asia pernah mengalami masa kejayaan di bidang iptek di saat negara Barat mengalami “abad kegelapan”. Waktu itu, peradaban Islam memainkan peran penting. Bahkan dalam novel Arus Balik, Pramudya Ananta Toer menggambarkan kemajuan teknologi kontruksi kapal di jaman kerajaan Majapahit yang tiada duanya.
Sayangnya, kolonialisme membuat iptek diambil alih oleh Barat sebelum kebudayaan negara-negara ketiga mencapai tingkat kematangannya. Kolonialisme merenggut semua apa yang dimiliki negara ketiga, termasuk Indonesia, dan menjadikannya sebagai negara “satelit” hingga kini.
Ekonomi dan Militer
Chong-Moon Lee, seorang pengamat teknologi dan ekonomi mengatakan bahwa ada tiga cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, meningkatkan dan memperkuat faktor input dari tenaga kerja (labor) dan modal (capital); kedua, melalui perdagangan dan keuntungan komparatif misalnya dengan spesialisasi; ketiga, melalui inovasi dan entrepreneurship.
Iptek menjadi kunci pada cara yang ketiga dan mempengaruhi cara pertama dan kedua. Dengan menjadikannya sebagai “engines of prosperity” dalam bentuk kepemilikan “knowledge” atau pengetahuan yang membawa pada peningkatan kualitas hidup.
Karenanya kini muncul berbagai istilah yang berkaitan dengan iptek seperti knowledge management dan knowledge-based economy (ekonomi yang berbasis pengetahuan). Head to head pertempuran antar negara dalam bidang perdagangan maupun militer telah sarat dengan iptek. Contohnya China yang berhasil mereformasi militernya secara besar-besaran berdasarkan iptek, yang akan menjadikannya sebagai negara adidaya dalam bidang ekonomi dan militer di masa depan.
Gambaran di atas memberikan penjelasan bahwa iptek telah memainkan peranan yang amat vital bagi kelangsungan hidup sebuah negara.
Dunia Pendidikan dan Riset
Kemajuan iptek sangat ditentukan oleh kualitas dunia pendidikannya. Hal ini dicerminkan dari dunia Perguruan Tinggi (PT) dan lembaga penelitian ilmiah. Tolok ukur kemandirian iptek adalah banyaknya riset yang telah dihasilkan, terlebih yang memiliki standar internasional.
Sayangnya kondisi tidak menyenangkan hadir di dua institusi yang menjadi ujung tombak penguasaan iptek di Indonesia. Publikasi ilmiah yang dihasilkan di Indonesia sangatlah rendah. Menurut ISI (Institute for Scientific Information) Web of Science di Hokkaido University yang merupakan pangkalan data publikasi ilmiah seluruh dunia, posisi Indonesia setara dengan Vietnam, Filipina dan Bangladesh dan kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapora, apalagi dibandingkan dengan Jepang, India dan China. ISI Web of Science ini memuat 5.700 jurnal dari 164 disiplin ilmu, dengan lebih dari 17 juta artikel.
Banyak faktor yang mengakibatkan keterpurukan penguasaan iptek di Indonesia, mulai dari birokrasi yang berbelit, dana yang rendah, “iklim” yang tidak sehat dalam internal institusi pendidikan dan lembaga penelitian, bahkan penilaian tidak ada “dukungan politik” dari pemerintah saat aplikasi iptek mulai diterapkan vis a vis dengan produk impor.
Masyarakatpun berkontribusi negatif dalam hal ini. Sebagian masyarakat hanya memerlukan PT sebagai lembaga pencetak gelar. Semakin mudah memperoleh gelar, semakin banyak peminatnya. Banyaknya kasus gelar fiktif yang diungkap media massa merupakan cermin seperti apa mentalitas sebagian masyarakat Indonesia yang masih berselimut feodalisme semu. Pendidikan dalam tingkatan yang minimalpun yaitu sebagai proses membangun intelektualitas telah dicederai oleh kebutuhan pragmatis. Terlalu jauh membicarakan riset dalam PT yang berwajah seperti itu.
Beruntung bahwa kemudian anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh undang-undang mencapai 20 persen dari APBN. Hal ini bisa menjadi momentum yang baik untuk menjadikan dunia pendidikan melesat maju bukan hanya di dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas namun juga penguasaan dan penciptaan iptek melalui riset. Dimana riset yang baik akan menghasilkan paling tidak satu dari tiga poin yaitu 1) produk atau inovasi baru yang dapat dipakai langsung oleh industri dan bukan sebatas prototipe, 2) paten, atau 3) publikasi di jurnal internasional.
Untuk menghasilkan riset yang berkualitas baik ini membutuhkan syarat antara lain kualitas tenaga periset yang berkompeten, lingkungan institusi yang sehat, birokrasi institusi yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana riset serta imbalan yang cukup layak bagi periset.
Riset yang baik di PT akan berkontribusi bagi proses belajar secara sinergis. Periset yang berkualitas otomatis menjadi tenaga pendidik yang berkualitas juga. Yang akhirnya akan mengangkat reputasi PT. Namun, jalan yang ditempuh untuk ini tidaklah mudah.
Belajar dari Jepang
Karenanya penting sekali upaya terpadu dari banyak pihak di dalam membentuk kebudayaan yang mewadahi cara berfikir rasional sebagai benih penguasaan iptek. Pengenalan iptek sejak dini dan dilanjutkan pada jenjang pendidikan dasar menengah merupakan syarat mutlak ketersediaan SDM yang masuk ke PT. Jepang salah satu negara yang menjadikan informasi iptek sebagai “makanan sehari-hari” rakyatnya.
Pelaksanaan sosialisasi iptek telah melekat dalam infrastruktur masyarakat Jepang. Iptek menjadi budaya yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Media massa, lembaga pendidikan (dari SD sampai universitas), industri, dan lembaga penelitian membuat kerja sama sinergis secara nyata.
Mulanya semenjak kalah perang pada Perang Dunia II, pada tahun 1958 Jepang mencanangkan pembebasan dari ketergantungan produk impor dan menjadi negara mandiri berbasis iptek.
Pendidikan iptek dilakukan sejak dini lewat pendidikan formal dari SD, SMP, SMA sampai PT dengan menumbuhkan semangat untuk meneliti dan mengeksplorasi alam. Bahkan pada setiap liburan panjang, ada tugas khusus penelitian bertem bebas yang kemudian dipresentasikan di depan kelas ketika masuk sekolah.
Dengan tradisi seperti ini tidak mengherankan bila Jepang dalam waktu singkat bangkit dari keterpurukannya sebagai negera pecundang menjadi negara pengekspor produk iptek yang merajai dunia. PT di Jepang mencatatkan diri sebagai PT papan atas tingkat dunia yang produktif menghasilkan karya ilmiah tingkat internasional. Bila tidak ada peran dari semua pihak secara sinergis, termasuk pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan dan riset, mustahil Jepang menjadi seperti sekarang ini.
Kiranya penting sekali ketika kita membicarakan pendidikan untuk mengkaitkan dengan kemandirian sebuah negara. Dan modal untuk mencapai itu telah bergeser dari modal kekayaan alam (yang kian menipis) ke modal kekayaan intelektual. Seperti dikatakan futurolog John Naisbitt di atas “ sumber kekuatan baru bukan uang di tangan sedikit orang tetapi informasi yang dimiliki banyak orang “.
(Dari berbagai sumber)